Kontroversi #permendikbud30 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi pada media sosial

Zarkasi, Irwa R. and Karolina, Cut Meutia and Rizqullah, Muhammad Shaddam (2022) Kontroversi #permendikbud30 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi pada media sosial. In: The Communication International Conference (CIC), 7-8 November 2022, Surabaya, Indonesia.

	Text (Article's Content) ILS0227-22_Isi-Artikel.pdf - Published Version Download (35kB)
	Text (Table of Contents, Conference Schedule, etc) ILS0227-22_Halaman-Awal.pdf - Published Version Download (708kB)
	Text (Book Program) ILS0227-22_Buku-Program.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Kontroversi lahirnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, menarik untuk diteliti. Kritik terhadap peraturan ini antara lain di Pasal 5 yang memuat frasa ”tanpa persetujuan korban”, menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Seiring dengan polemik tersebut, laporan dan berita tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi juga banyak bermunculan. Beberapa peristiwa bahkan sudah berlangsung lama. Perdebatan tersebut juga terjadi di masyarakat umum, terutama dengan kehadiran media digital yang membuat suatu wacana berkembang cepat dan meluas. Berbagai komentar dan diskusi terjadi di berbagai media, terutama media sosial. Penelitian yang menggunakan konsep budaya partisipatori ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komentar masyarakat melalui media sosial Twitter #permendikbud30, yang memuat unggahan dan komentar mengenai kontroversi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan akan dilakukan melalui studi netnografi. Akhirnya dari hasil analisis didapatkan gambaran beragamnya sudut pandang masyarakat dalam memberikan pendapatnya, yaitu: (a) menganalogikan dengan ayat dalam Al Quran; (b) banyak kasus yang penangananya masih tidak berpihak pada korban dan perlunya hukum yang tegas; (c) belum tanggapnya lembaga pendidikan dalam penanganan kasus yang terjadi; (d) masih adanya polarisasi dalam politik terutama terkait politik identitas dan (e) dukungan terhadap kementerian terkait atas disahkannya peraturan ini dan merupakan kontribusi penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Actions (login required)

View Item