Dampak kebijakan penghentian penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tahun 2015 terhadap keberadaan TKI di persatuan emirat Arab

Azizah, Nur (2017) Dampak kebijakan penghentian penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tahun 2015 terhadap keberadaan TKI di persatuan emirat Arab. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Skripsi ini akan membahas mengenai dampak kebijakan penghentian pengiriman TKI tahun 2015 terhadap keberadaan TKI di Persatuan Emirat Arab. Pada 26 Mei 2015, Menaker RI mengeluarkan kebijakan terkait penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan ke 19 negara di Timur Tengah. Penelitian ini juga berusaha untuk menjelaskan proses pengeluaran kebijakan, faktor pendorong pengeluaran kebijakan, dan dampak apa saja yang terjadi terhadap TKI yang datang sesudah kebijakan diberlakukan melalui jalur ilegal. Teori pengambilan keputusan milik Richard Snyder yang menjelaskan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang memengaruhi terciptanya suatu keputusan, dijadikan sebagai teori untuk memecahkan rumusan masalah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data yang didapat melalui berbagai literatur, dokumen, dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terbukti tidak berjalan dengan efektif dan menimbulkan masalah lain yang berdampak kepada TKI ilegal. Dampak sosial yaitu masih banyak ditemukan TKI yang berangkat ke PEA melalui jalur ilegal yang kemudian menimbulkan masalah baru seperti semakin rentannya TKI terhadap kekerasan dan perdagangan manusia. Dampak lainnya yaitu TKI tidak dapat menuntut gaji (ekonomi), karena merasa nyaman dengan budaya kerja di PEA dan akan kembali menempuh jalur ilegal (kebudayaan), dan adanya ketakutan dan trauma jika nantinya akan diberikan kepada majikan (psikologis). Hukum ketenagakerjaan di Indonesia maupun di PEA masih belum sepenuhnya melindungi TKI informal. Alasan kebijakan tidak efektif adalah karena adanya permintaan dari Emirati dan juga instansi terkait yang masih belum konsisten menjalankan kebijakan.

Actions (login required)

View Item