Kebijakan ekonomi domestik Jepang dalam menangani perubahan iklim di bawah skema protokol Kyoto (2002-2009)

Emiyati, Dewi (2010) Kebijakan ekonomi domestik Jepang dalam menangani perubahan iklim di bawah skema protokol Kyoto (2002-2009). Other thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Masalah pemanasan global muncul ketika gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia (human-induced) menyebabkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin bertambah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang isu lingkungan, khususnya perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang yang dapat melanda seluruh dunia, sehingga diperlukan upaya antisipasi melalui konvensi skala internasional, seperti UNFCCC dan Protokol Kyoto serta membahas mengenai respon Jepang (baik pemerintah, industri, NGOs, dan grass-roots) dalam menyikapi isu perubahan iklim dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jepang di level domestik, khususnya disektor ekonomi guna mencapai target reduksi emisi GRK sebesar 6 persen seperti yang telah ditetapkan dalam Protokol Kyoto. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis induksionis yang memusatkan perhatian pada sistem global dan menekankan pentingnya peran sistem itu dalam menentukan perilaku negara-bangsa. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan jepang yang diambil dalam menyikapi isu perubahan iklim adalah merumuskan sebuah undang-undang nasional tentang perubahan iklim yakni Basic environmental law. Kemudian pemerintah Jepang membentuk Global Warming Prevention Headquarters, Law Concerning the Rational Use of Energy (Energy Conservation Law), Law Concerning the Promotion measures to Cope with Global Warming, Kyoto Target Achievement Plan. Kebijakan Jepang disektor industri antara lain Eco-Town Program dan Keidanren Voluntary Action Plan on the Environment. Kebijakan Jepang disektor energi antara lain; kebijakan 3Es yaitu energi security (keamanan energi), environmental protection (perlindungan lingkungan), dan economic growth (pertumbuhan ekonomi); penemuan sumber energi baru; pengalihan bahan bakar; mendorong pembangkit listrik tenaga nuklir; beralih ke etanol dan biodiesel; dan top runner program. Kebijakan Jepang disektor transportasi antara lain; Air pollution control law; Promosi penggunaan low-emission vehicles; Promosi Nasional Jepang tentang ECO-Driving dll.

Actions (login required)

View Item