Eksisitensi Hukum Waris Islam Dalam Sistem Pembagian Harta Orangtua kepada Anak di Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya

Puspitasari, Puput (2017) Eksisitensi Hukum Waris Islam Dalam Sistem Pembagian Harta Orangtua kepada Anak di Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Secara umum, skripsi ini membahas mengenai Eksistensi Hukum Waris Islam dalam Sistem Pembagian Harta Orangtua kepada Anak di Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya. Pembahasan Skripsi ini akan menjawab pokok permasalahan bagaimana eksisitensi hukum waris Islam dalam sistem pembagian harta orangtua kepada anak di masyarakat kampung Naga Tasikmalaya, bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam proses pengalihan harta orangtua kepada anak di masyarakat adat kampung Naga. Adanya penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum waris Islam dalam sistem waris masyarakat kampung Naga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung serta observasi terhadap subjek hukum di tempat penelitian yang kemudian dideskriptifkan kedalam tulisan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori receptio a contrario dimana hukum adat boleh dilaksanakan selama aturan didalamnya tidak menyimpang dari hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bahwa dalam proses pembagian harta orangtua kepada anak didalam masyarakat adat kampung Naga Tasikmalaya tidak sepenuhnya menggunakan hukum waris Islam. Karena selain dalam cara pembagian harta orangtua kepada anak yang tidak sama dengan cara pewarisan Islam, selain itu juga karena adanya perbedaan hukum waris Islam dan hukum adat kampung Naga atas hak anak laki-laki dan perempuan atas pembagian harta yang didapat dari orangtuanya. Kedua, bahwa dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat kampung Naga Tasikmalaya pada umumnya diselesaikan secara musyawarah dalam keluarga sebagai tahap pertama. Dan penyelesaian sengketa melalui perantara lembaga adat apabila musyawarh secara kekeluargaan tidak mencapai mufakat

Actions (login required)

View Item