Persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor: 79/Pdt.G/2013/PN.Ptk tentang putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2012

Machfud (2015) Persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor: 79/Pdt.G/2013/PN.Ptk tentang putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2012. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Proses pengadaan barang/jasa merupakan sebuah proses yang rasional, sesuai dengan kaidah-kaidah proses manajemen yang umum yang di mana pemerintah mebuka ruang yang terbuka untuk seluruh stekholder dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan temapat tertentu secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif. Sesuai dengan tujuan dibentuknya Perpres Nomor 45 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.Di Indonesia, telah diberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan KPPU Menerbitkan Pedoman Pasal 22 Tentang larangan persekongkolan dalam Tender namun pada kenyataanya Berdasarkan data KPPU hingga juli 2013 KKPU telah menerima 224 laporan dan sebayak 165 laporan merupakan perkara persekongkolan dalam Tender. Sebagai contoh adalah penguasaan oleh seseorang yang dapat mngedaliakan pihak-pihak yang terkait dalam proses tender terbuka untuk memenangkan satu pihak atau kelompok. Salah satu kasus yang diangakat oleh penulis sebagai bahan penelitian Putusan Pengadilan Negeri Nomor:79/Pdt.G/2013/PN.PTK Tentang Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2012 Tentang Dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1999.. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Mendapatkan pengetahuan mengenai pertimbanagan KPPU dan Pengadilan Negeri terhadap putusan KPPU. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu melihat atau menjelaskan serta menganalisis secara lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini apakah pengadilan Negeri dalam memutus perkara persekongkolan Sesuai dengan Norma-norma Hukum dan prinsip-prinsip keadilan dalam persaingan usaha yang sehat.

Actions (login required)

View Item