Pertanggungjawaban pidana pajak studi putusan (No.568/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL)

Saleh, Syafrudin (2015) Pertanggungjawaban pidana pajak studi putusan (No.568/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL). Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Indonesia dalam sistem pemungutan pajak menerapkan Self Assesment System, system ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. hal ini menimbulkan adanya sanksi terhadap tindak pidana di bidang perpajakan. Pajak Penghasilan yaitu pemotongan atas penghasilan tersebut dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayarkan honorarium dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Kewenangan dan kewajiban pegawai penyusun data pajak didasarkan pada pasal 32 ayat (1) huruf a undang-undang No. 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya didalam perpajakan, diharuskan membayar pajak berdasarkan transaksi atau kegiatan yang dilakukannya. Pemalsuan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain terkait dengan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, Pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak yang didasari dengan itikad baik, hal ini sangat mendukung sebagai bukti ketaatan wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan sebagai kewajiban di bidang perpajakan yang tidak boleh dikesampingkan. Kewajiban wajib pajak didalam sistem Self assessment adalah mengisi surat pemberitahuan, baik itu surat pemberitahuan masa atau pun tahunan yaitu dengan benar, lengkap, dan jelas. pegawai wajib pajak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila pegawai wajib pajak tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana pada pasal 38 dan pasal 39 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Actions (login required)

View Item