Fungsi rumah dinas TNI (analisa putusan Mahkamah Agung nomor 1062K/PDT/2010)

Pratomo, Rahadi (2015) Fungsi rumah dinas TNI (analisa putusan Mahkamah Agung nomor 1062K/PDT/2010). Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Yang jadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut bagaimanakah fungsi rumah dinas TNI, bagaimanakah rumah dinas TNI dapat beralih hak kepemilikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan apakah putusan MA nomor 1062 K/Pdt/2010 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk mencari tahu tentang fungsi rumah dinas TNI, bagaimanakah tata cara peralihan rumah dinas TNI, dan apakah putusan MA nomor 1062 K/Pdt/2010 telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mencari keterangan dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah rumah dinas TNI. Hasil penelitian yang saya dapatkan ialah fungsi rumah dinas TNI sebagai sarana pembinaan keluarga dan sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas pokok TNI, Hasil dari penelitian yang saya lakukan mengenai bagaimanakah tata cara peralihan rumah dinas TNI adalah rumah dinas TNI yang dapat beralih hak kepemilikannya ialah rumah dinas TNI/ rumah negara golongan III yang harus diajukan oleh penghuni kepada pimpinan instansi lalu setelah dikaji harus mendapatkan persetujuan dari Menteri yang terkait dengan memberikan tembusan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara peralihan dilakukan dengan cara perjanjian sewa beli, dan hasil penelitian penulis mengenai apakah putusan MA nomor 1062 K/Pdt/2010 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ialah menurut analisa penulis keputusan yang telah diputuskan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan penggugat telah menggugat tanah yang memang berada dalam pengelolaan TNI yang merupakan Barang Milik Negara, sehingga menurut peraturan yang berlaku memang TNI lah yang berhak atas tanah tersebut. Tindakan eksekusi pun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan penggugat telah menempati rumah dinas tersebut setelah pensiun selama bertahun-tahun, sementara ketentuan yang berlaku penghuni yang telah pensiun harus meninggalkan rumah dinas tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan semenjak pensiun.

Actions (login required)

View Item