Mekanisme penundaan kebijakan Bali Package World Trade Organization ditinjau dari undang-undnag no.24 tahun 2000

Pradana, Aditya (2014) Mekanisme penundaan kebijakan Bali Package World Trade Organization ditinjau dari undang-undnag no.24 tahun 2000. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: akibat hukum setelah disahkanya Bali Package, dampak Bali Pacakage terhadap hasil pertanian lokal, dan upaya hukum yang dapat dilakukan guna menunda pelaksanaan Bali Package. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum Bali Package terhadap Indonesia, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh Bali Package terhadap pertanian lokal, dan menjelaskan mengenai cara/prosedur yang harus dipenuhi untuk melakukan penundaan pelaksanaan Bali Package. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah berdasarkan asas pacta sunt servada dan res inter alios acta, maka Indonesia wajib melaksanakan isi dari Bali Package karena dengan ditandatanganinya Bali Package maka secara otomatis muncul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Indonesia sesuai dengan ketentuan dari Bali Package, dan juga Bali Package memberikan dampak negatif terhadap pertanian lokal, hal ini dilihat dari 2 indikasi yaitu penurunan peringkat ketahan pangan Indonesia menurut EIU dan penurunan surplus ekspor-impor sebesar 490.000.000 US$ (Januari 2013, Februari 2013, Januari 2014, Februari 2014) hal ini jelas merugikan kepentingan nasional, maka dari itu pemerintah harus melakukan upaya hukum dengan melakukan penundaan Bali Package sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 merujuk pada pasal 18 maka Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pengakhiran dan Konvensi Wina 1969 yaitu dengan mekanisme konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan

Actions (login required)

View Item