Penjatuhan pidana anak yang melakukan tindak pidana narkotika ditinjau menurut Undang-undang no.1 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak (studi kasus putusan Pengadilan Negeri no.172/Pid.Sus/Anak/2013/PN.KB)

Pramana, Muhammad Aditya (2014) Penjatuhan pidana anak yang melakukan tindak pidana narkotika ditinjau menurut Undang-undang no.1 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak (studi kasus putusan Pengadilan Negeri no.172/Pid.Sus/Anak/2013/PN.KB). Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Semakin meningkatnya tindak pidana penyalahguna narkotika yang melibatkan anak perlu adanya penanggulangan secara hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan anak., yang kemudian memunculkan pertanyaan bagi penulis yang diangkat menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan dan penerapan uu no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dilakukan anak di bawah umur dalam perspektif undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (studi kasus putusan pengadilan negeri No. 172.Pid.Sus/Anak/2013/PN.KB) Dan kaitannya penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau dalam hal ini penyalahguna narkotika dengan anggaran pengeluaran negara dalam hal rehabilitasi. Apakah pertimbangan hakim dalam memvonis perkara anak sudah sesuai dengan undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini dan tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dan penerapannya. Penulis menyimpulkan dalam hal penyalahgunaan narkotika anak yang melakukan tindak pidana narkotika maka harus diadili berdasarkan ketentuan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ancamannya pun tunduk pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang didalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana semakin banyak anak yang melakukan tindak pidana narkotika, semakin banyak pula anggaran yang akan dikeluarkan negara dalam hal untuk merehabilitasi atau menyembuhkan anak dari ketergantungan narkotika yang salah satunya diimplementasikan oleh Badan Narkotika Nasional khususnya yang mana anak diawasi dan di lindungi oleh KPAI. Dan dalam perkara anak, Hakim harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tidak melanggar hak-hak anak

Actions (login required)

View Item