Hukum waris adat Sarolangun Jambi

Adriansyah, Levy (2014) Hukum waris adat Sarolangun Jambi. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah menyangkut Hukum Waris Adat Sarolangun Jambi, dengan rumusan masalahnya adalah Pertama, Bagaimana pembagian waris menurut hukum Adat Sarolangun Jambi, serta Bagaimana peranan tetua adat Sarolangun Jambi dalam menyelesaikan sengketa waris. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis yang apabila dilihat dari sifatnya, yaitu bersifat pemaparan dan tujuannya untuk memperoleh gambaran mengenai penyelesaian sengketa mengenai waris menurut hukum adat Sarolangun Jambi terhadap pembagian waris. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini yaitu Pembagian waris menurut hukum Adat Sarolangun Jambi dilakukan terhadap semua harta peninggalan yang dibagi habis diantara para ahli waris. Adapun terdapat 3 (tiga) cara dalam pembagian harta peninggalan (harta warisan) yaitu Harta peninggalan dibagi oleh ahli waris secara rukun dan damai. Kedua harta peningggalan dibagi oleh pemangku adat, kedua Peranan tetua adat Sarolangun Jambi dalam menyelesaikan sengketa waris Sangat penting dan merupakan peranan yang sangat mendasar meraka terdiri dari berbagai unsur semua aparatur pemerintah baik pada tingkat atas maupun pada tingkat bawah, terutama pejabat-pejabat yang langsung memerintah Desa dan Kelurahan seperti Camat dan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan Kepala Adat dan Adat dalam dusun (kepala Dusun), yang termaksud dalamnya pegawai syarak seperti Imam, Khotib, Bilal, Kadhi/Hakim) para ulama dan guru-guru agama yaitu dengan membentuk Lembaga Adat Desa guna menyelesaikan masalah yang di ajukan oleh masyarakat adat.

Actions (login required)

View Item