Tinjauan terhadap pengukuhan kawasan hutan di daerah Kalimantan Tengah studi kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45 Tahun 2011 tentang Kehutanan

Oktaviani, Siska (2013) Tinjauan terhadap pengukuhan kawasan hutan di daerah Kalimantan Tengah studi kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45 Tahun 2011 tentang Kehutanan. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Latar belakang penulisan ini yaitu sebagai bentuk penelitian karya tulis ilmiah. Karena Hutan merupakan sumber daya alam yang terpenting bagi kesejahteraan manusia. Hingga keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No: 45 Tahun 2011 terkait pengujian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.41 Tahun1999 tentang Kehutanan merupakan salah satu bukti bahwa pengaturan keruangan termasuk khususnya kawasan hutan masih belum optimal dan perlu disempurnakan karena bagian dari kawasan hutan. Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi menjadi tiga, yaitu mengenai tumpang tindih peruntukan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, sengketa kewenangan antara peraturan pusat ke peraturan daerah dan tidak kejelasan mengenai hak pengusahaan hutan pada kawasan hutan antara masyarakat dengan pemegang izin wilayah kawasan hutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang merupakan menganalisis data secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Data yang digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang terkait. Penelitian ini didasarkan pada gambaran-gambaran yang sistematis, serta didukung oleh data yang akurat mengenai kawasan hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 45 Tahun 2011 tentang Kehutanan. Jika dilihat dari permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui bagaimana terjadi ketidak pastian hukum pada Undang-Undang, adanya tumpang tindih kewenangan peraturan pusat ke peraturan daerah dengan hadirnya perkara tersebut maka harus dituntaskan agar tidak terjadi simpang siur yang akan datang. Berdasarkan uraian dari pembahasan penelitian skripsi ini, maka dapat disimpulkan yaitu menandakan bahwa negara hukum adalah menyediakan hak-hak bagi rakyat yang lebih jelas dan lebih berkekuatan kepastian hukum dari Ketimpangan pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat dengan perusahaan, antara kepentingan masyarakat dan kepentingan penggunaan kawasan terjadi. hutan untuk perkebunan dan tambang menunjukkan bahwa keadilan dan kepastian ini jauh dari harapan. Dengan demikian, pemerintah adalah memastikan kepastian dan keadilan hukum itu terwujud; memastikan kawasan hutan yang akan diserahkan atau diberikan pada masyarakat.

Actions (login required)

View Item