Penegakan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia: analisis terhadap perlindungan hak cipta buku dan karya tulis

M. Fachri (2011) Penegakan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia: analisis terhadap perlindungan hak cipta buku dan karya tulis. Other thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganilisis bagaimana penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual di indonesia: analisis terhadap perlindungan hak cipta karya tulis dan buku. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mengacu pada sumber data sekunder dan tersier sebagai data pendukungnya. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan ini menggunakan logika deduksi yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permsalahan konkret yang dihadapi. Analisis data yaitu dengan Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan). Hasil penelitian dan pembahasan menemukan bahwa penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual di indonesia terutama terhadap perlindungan hak cipta karya tulis dan buku adalah: pertama: dalam upaya perlindungan terhadap hak cipta pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional. Salah satu perjanjian internasional tersebut diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. tujuan pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut adalah untuk menjamin hak-hak pemilik karya cipta. Kedua: perlindungan terhadap hak cipta menurut undang-undang hak cipta dapat dilakukan secara perdata di Pengadilan Niaga, namun tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta. Ketiga: suatu hak cipta tidak selalu perlu diumumkan untuk mendapatkan hak cipta, ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Untuk perlindungan terhadap hak cipta itu sendiri pemerintah telah membentuk lembaga tersendiri dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan kesimpulan di atas, diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta di Indonesia sudah cukup baik dan terakomodir oleh pemerintah, hal tersebut terlihat dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk membackup hak cipta itu sendiri. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka pemerintah juga menjamin karya cipta meskipun pemilik hak cipta tersebut tidak mendaftarkannya.

Actions (login required)

View Item