Peran serta petugas pajak dalam penyimpangan penetapan Bea Penetapan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)

Riza, Faisal (2011) Peran serta petugas pajak dalam penyimpangan penetapan Bea Penetapan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP). Other thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen perpajakan khususnya dokumen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) disebabkan adanya peluang untuk melakukan pemalsuan yang besar kemungkinannya dilakukan oleh petugas perpajakan secara berkerjasama, karena sistem pemeriksaan dan kelemahan pengawasan akan sangat berpengaruh terhadap penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma dalam pemeriksaannya. Pada umumnya tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memperkecil pajak terutang dan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan hasil keuntungan yang didapat nantinya dibagi secara bersama. Sebagai contoh kasus pemalsuan dokumen BPHTB yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut oleh para pelakunya yaitu petugas pajak termasuk pegawai dengan para honorer dari KPP Bandung. Dalam kasus tersebut terbukti telah menimbulkan kerugian dari jutaan bahkan sampai ratusan juta rupiah dengan seolah-olah telah menyetorkan sejumlah pembayaran ke Bank Jabar sebagai bank penerima. Para pelaku dalam kasus ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pemalsuan dokumen ini yang dikategorikan sebagai tindak pidana secara bersama-bersama melakukan pemalsuan surat, akan tetapi dalam putusan hakim tidak menerangkan tentang bentuk penyertaan yang dianggap telah dibuktikan. Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan juga putusan hakim Pengadilan Negeri. Bahan hukum normatif yang dimaksud meliputi asas-asas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam pengenaan sanksi pidana dalam hukum pajak berlaku asas lex specialis sehingga jika undang-undang perpajakan tidak cukup mengatur maka berlakulah KUHP. Bentuk penyertaan yang dilakukan oleh petugas pajak dalam melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan secara bekerjasama oleh dua orang atau lebih dalam mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana disebutkan dengan istilah penyertaan (deelneming). Namun dalam penerapan hukumannya bentuk penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan dokumen khususnya BPHTB tidak diatur dalam undang-undang perpajakan, tetapi hanya diatur dalam KUHP secara jelas.

Actions (login required)

View Item