Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan (outsourcing) berdasarkan Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan: studi kasus pada pekerja/buruh cleaning service CV. Putri Gatra Bersama di Direktorat Jenderal Penataan Ruang - Kementrian Pek

Khairinisa, Ridha (2011) Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan (outsourcing) berdasarkan Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan: studi kasus pada pekerja/buruh cleaning service CV. Putri Gatra Bersama di Direktorat Jenderal Penataan Ruang - Kementrian Pek. Other thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Sektor jasa adalah salah satu dari sekian banyak sektor yang cukup di minati oleh para pencari kerja, salah satu sektor jasa yang cukup berkembang dan sangat dibutuhkan serta menjadi alternatif dalam menampung para pencari kerja saat ini adalah jasa kebersihan (cleaning service). Kondisi linkungan strategis yang kompetitif dan tuntutan kebutuhan pasar dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada customer (pelanggan), saat ini terdapat sistim tenaga kerja outsourcing (kontrak) yang banyak diterapkan oleh perusahaan milik negara maupun milik swasta . Pihak-pihak yang terkait dalam outsourcing adalah pemberi kerja, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dan tenaga kerja, hubungan kerja antara pihak yang terkait tersebut terikat dalam suatu kerangka hukum yang disebut perjanjian kerja. Perjanjian kerja inilah yang menjadi titik tolak dalam hubungan kerja tersebut, dimana didalamnya antara lain menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak,yang berupa waktu kerja, upah dll. Sistem kerja outsourcing dinilai sangat rentan pelanggaran dan mengabaikan hak-hak para tenaga kerja serta menempatkan tenaga kerja sebagai pihak yang lemah dan sering tidak berdaya jika menghadapi pemutusan hubungan kerja/PHK oleh perusahaan penyedia tenaga kerja, antara lain kompensasi dari PHK tersebut sering terabaikan . Keberadaan perusahaan-perusahaan penyedia tenaga kerja kebersihan (cleaning service) ikut membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran, namun dalam pelaksanaannya dari penelitian ini banyak hal yang masih perlu dibenahi , baik melalui ketentuan hukum/regulasi yang ketat sesuai ketentuan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perlunya pembinaan serta pengawasan oleh pemerintah dalam pelaksanaan sistem outsourcing ini dalam rangka perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh.

Actions (login required)

View Item