Analisa tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam transaksi elektronik di Indonesia

Jayanthy, Mirna Dwi (2010) Analisa tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam transaksi elektronik di Indonesia. Other thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta yang tersaji yang dalam hal ini keberadaannya untuk mengubah keadaan dan menawarkan penyelesaian yang berpotensi untuk menyelesaikan setiap masalah kemasyarakatan yang kongret. Pilihan tersebut di atas penulis pilih dalam rangka memahami penerapan norma-norma hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pembuktian transaksi elektronik. Penelitian dilengkapi dengan analisis tanda tangan elektronik sebagai alat bukti sah dalam transaksi elektronik (e-commerce). Permasalahan adalah bagaimanakah pengaturan tanda tangan digital dalam sistem perdagangan elektronik dan pengaturan tanda tangan digital sebagai alat bukti dalam transaksi elektronik (e commerce) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk peraturan pembuktian dalam transaksi elektronik (e-commerce) menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan untuk menjelaskan bagaimana bentuk peraturan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti sah dalam transaksi elektronik (e-commerce). Kesimpulan hasil penelitian bahwa digital Signature adalah sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkode pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi. Adapun pengaturan tanda tangan digital tingkat Nasional diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan di tingkat internasional diatur dalam Pasal 7 UNCITRAL Model Law. Sehingga dengan demikian, dengan berbagai keuntungan dan kerugian mengenai tanda tangan elektronik seperti yang ditulis di bab IV, maka diharapkan agar segera dibuatnya pengaturan khusus mengenai tanda tangan elektronik di Indonesia sehingga dapat diakui secara sah sebagai alat bukti yang sah menurut sistem perundang-undangan nasional dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

Actions (login required)

View Item