Analisis terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia: studi terhadap penyelenggaraan jaminan sosial oleh PT. Taspen di Jakarta

Bestari, Winge Ayu (2010) Analisis terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia: studi terhadap penyelenggaraan jaminan sosial oleh PT. Taspen di Jakarta. Other thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan program jaminan sosial yang ada di Jakarta, serta perkembangannya berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mengacu pada sumber data sekunder dan tersier sebagai data pendukungnya. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan ini menggunakan logika deduksi yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permsalahan konkret yang dihadapi. Analisis data yaitu dengan Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan). Hasil penelitian dan pembahasan menemukan bahwa jaminan sosial merupakan perlindungan sosial terhadap upaya pemenuhan atas hak kebutuhan dasar bagi rakyat. Jaminan sosial diselenggarakan oleh negara, dan salah satu yang berfungsi menyelenggarakan jaminan sosial adalah PT. TASPEN. PT. TASPEN merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang Tabungan Asuransi Pegawai Negeri yang bertujuan untuk mensejahterakan para pesertanya. Berdasarkan perkembangan zaman, program jaminan sosial mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Menurut perkembangannya, jaminan sosial yang memiliki dasar hukum UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dengan dibentuknya Undang-Undang tersebut, jaminan sosial masih belum dapat berjalan secara maksimal karena dalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal yang menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus dibentuk dengan Undang-Undang.

Actions (login required)

View Item