Perlindungan konsumen bagi pasien rumah sakit: studi kasus putusan perdata Prita Mulyasari versus RS Omni Internasional

Novelia (2010) Perlindungan konsumen bagi pasien rumah sakit: studi kasus putusan perdata Prita Mulyasari versus RS Omni Internasional. Other thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Dewasa ini, banyak terdapat masalah-masalah mengenai perlindungan konsumen, terutama di bidang kesehatan. Pasien sebagai konsumen membutuhkan pengobatan maupun pemeriksaan kesehatan, terkadang dilanggar haknya oleh dokter sebagai tenaga kesehatan, maupun rumah sakit yang menyediakan sarana pelayanan kesehatan. Prita Mulyasari adalah salah satu pasien, yang juga sebagai konsumen, yang haknya telah dilanggar oleh dokter dan rumah sakit. Dikarenakan hal tersebut Prita mengeluhkan pelayanan dokter dan rumah sakit melalui email ke beberapa temannya hingga akhirnya menyebar ke publik. Tanggapan dokter dan rumah sakit yang seharusnya menjadikan keluhan Prita tersebut sebagai masukan, justru mengajukan gugatan dan tuntutan kepada Prita. Prita dituntut dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Tangerang karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara menganalisa putusan perdata Pengadilan Negeri Tangerang yang dibandingkan dengan undang-undang terkait, seperti UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU no. 44 tahun 2004 tentang rumah sakit. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang hak-hak pasien yang juga sebagai konseumen, yang seharusnya dipenuhi oleh dokter dan rumah sakit sebagai pengetahuan tentang upaya perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak Prita sebagai konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hak Prita sebagai konsumen sekaligus sebagai pasien yang tidak dipenuhi oleh dokter dan RS Omni internasonal sebagai pelaku usaha. Dalam masalah ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk dapat menegakkan keadilan dan perlindungan bagi konsumen agar terdapat keseimbangan posisi antara konsumen dan produsen.

Actions (login required)

View Item