Pengaturan kawasan ekonomi khusus kajian umum berdasarkan undang-undang no. 39 tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus: ditinjau berdasarkan kawasan ekonomi khusus pada Batam, Bintan dan Karimun

Kurniawan, Andri Tri (2010) Pengaturan kawasan ekonomi khusus kajian umum berdasarkan undang-undang no. 39 tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus: ditinjau berdasarkan kawasan ekonomi khusus pada Batam, Bintan dan Karimun. Other thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus adalah salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanaman modal atau investor yang tertuanng dalam undang-undang no.38 tahun 2008 tentang kawasan ekonomi khusus. Indonesia adalah negara berkembang yang amat kaya akan sumber daya alam serta budaya, dan hal tersebut terbukti dari melim[ahnya sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, hasil hutan, tambang dan masih banyak lagi yang membuat investor asing datang ke Indonsia. Namun seiring berjalannya waktu, Indonesia semakin tidak diminati investor. Hal tersebut memuncak ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998 yang semakin memperparah keadaan. Sedangkan untuk menghadapi krisi ekonomi yang hingga kini masih dirasakan dampaknya, diperlukan modal untuk membangun perekonomian baik nasional dan daerah. Maka untuk membuat Indoensia kembali menjadi negara yang menarik bagi investor, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: kepastian hukum, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, tenaga kerja, sumber daya alam, infrastruktur, perijinan, dan kondisi sosial. Faktor perijinan rupanya menjadi salah satu alasan mengapa Indoensia tidak diminati oleh investor, mereka beranggapan perijinan di Indonesia bertele-tele dan tidak efektif. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, di dalam UU no. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal LN No.67 TLN No. 4724 dalam salah satu pasalnya diamanatkan terbentuknya kawsan ekonomi khusus, yang nantinya akan dikembangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pentingnya dari diperlukannya pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus bagi sebuah daerah yang berpotensi kawasan ekonomi khusus, dan juga menjelaskan syarat-syarat apa saja yang diperluakan oleh sebuah daerah agar bisa dapat dikatakan sebagai kawasan ekonomi khusus.

Actions (login required)

View Item