Akibat perceraian terhadap harta bersama menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan: studi kasus putusan pengadilan negeri No. 357/PDT/1989/PN.JKT.SEL dan pengadilan tinggi No. 60/PDT/1991/PT.DKI

Putri, Adinda (2009) Akibat perceraian terhadap harta bersama menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan: studi kasus putusan pengadilan negeri No. 357/PDT/1989/PN.JKT.SEL dan pengadilan tinggi No. 60/PDT/1991/PT.DKI. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Perkawinan akan membawa akibat hukum terhadap hak dan kewajiban suami istri, anak atau keturunan serta harta kekayaan. Apabila masing-masing pihak tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan permasalahan. Dalam penulisan ini dibahas mengenai bagaimana pembagian harta bersama yang adil dan sejauh mana pula tanggung jawab orangtua terhadap anaknya bila terjadi perceraian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Dari hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa harta bersama diatur menurut hukum yang berpedoman pada UU perkawinan tahun 1974. Mengenai pembagiannya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak untuk mendapatkan suatu keadilan, Sedangkan kewajiban terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak apabila memang terjadi perceraian tetap berada di tangan kedua orangtuanya, hal ini diatur dalam pasal 41 ayat a dan pasal 41 ayat b uu perkawinan. Suami sebagai ayah dari anak berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anak yang berlangsung sampai berumur 18 tahun atau telah menikah dan bisa membiayai dirinya sendiri.

Actions (login required)

View Item