Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan teknologi informasi (cyber crime)

Raditio, Resa (2009) Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan teknologi informasi (cyber crime). Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Kebutuhan dan penggunaan akan teknologi informasi yang diaplikasikan dengan internet dalam segala bidang seperti e-banking, e-commerce, e-government, e-education dan banyak lagi telah menjadi sesuatu yang lumrah. Namun sungguh ironis kebutuhan dan penggunaan teknologi informasi tersebut menjadikan teknologi sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Dan kejahatan-kejahatan tersebut sekarang ini lebih dikenal dengan nama cyber crime. Dampak negatif ditimbulkan oleh cyber crime ternyata cukup serius, baik terhadap pihak perorangan, perusahaan dan bahkan negara. Hal tersebut kemudian menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain mengenai apa yang dimaksud dengan cyber crime dan apa sajakah jenis-jenis dari cyber crime, lalu bagaimana mengenai yurisdiksi hukum pidana dalam cyber crime, dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap cyber crime. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian, di Indonesia sebelum adanya perundang-undangan secara khusus mengenai cyber crime maka dikenakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek pidana, aspek telekomunikasi dan aspek lainnya. Setelah peraturan perundang-undangan khusus telah ada maka cyber crime dapat dikenakan melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek informasi dan transaksi elektronik. Skripsi ini mencoba untuk melihat apakah pengaturan melalui aspek informasi dan transaksi elektronik itu cukup efektif untuk menanggulangi cyber crime tersebut. Mengingat cyber crime tersebut banyak sekali jenis-jenisnya. Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan berbagai upaya preventif, seperti membentuk undang-undang khusus mengenai cyber crime dan membentuk peradilan cyber.

Actions (login required)

View Item