Implementasi Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) dalam Protokol Kyoto di Indonesia: analisis perjanjian perdagangan karbon antara perusahaan Indonesia (PT X) dengan perusahaan asing (Y Ltd.)

Kashatri, Diasha (2008) Implementasi Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) dalam Protokol Kyoto di Indonesia: analisis perjanjian perdagangan karbon antara perusahaan Indonesia (PT X) dengan perusahaan asing (Y Ltd.). Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Dalam rangka melakukan pencegahan dampak negatif dari perubahan iklim, pemerintah Indonesia meratifikasi Undang-undang Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto melalui Undang-undang No. 6 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim LN 1994/42 dan TLN No. 3557 dan Undang-undang No. 17 tahun 2004 tentang pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim LN 2004/72 dan TLN 4403. Dalam Protokol Kyoto terdapat salah satu program yang dinamakan Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB), yaitu program penurunan emisi berbasis pasar yang hanya dapat diterapkan di negara berkembang. MPB dapat membantu negara maju menurunkan emisi dan mendapatkan sertifikat emisi reduksi/Certified Emission Reduction (CER), sedangkan negara berkembang mendapatkan transfer teknologi yang bertujuan terciptanya pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui alasan utama pelaksanaan Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) diterapkan di Indonesia ; untuk mengetahui sejauh mana implikasi ketentuan-ketentuan dalam Protokol Kyoto di Indonesia, khususnya yang terkait dengan perdagangan karbon ; dan untuk mengetahui secara mendalam proses penyusunan Perjanjian Perdagangan Karbon dan kendala yang dihadapi oleh pihak Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan mencari keterangan dari buku-buku peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan utama Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto adalah karena Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Dengan meratifikasi Protokol Kyoto, Indonesia membuka peluang untuk ikut serta dalam perdagangan karbon. Kendala yang dihadapi Indonesia dalam proses penyusunan Perjanjian Perdagangan Karbon adalah keterbatasan pengetahuan praktisi hukum dalam melakukan penyusunan kontrak perdagangan karbon dan peraturan hukum di Indonesia yang belum memadai.

Actions (login required)

View Item