Peraturan dan perlindungan hukum pada pedagang kaki lima: studi kasus kegiatan usaha kecil pedagang kaki lima Kawasan Blok M, Kebayoran baru, Jakarta Selatan

Cita, Ananta Dea Kharisma (2008) Peraturan dan perlindungan hukum pada pedagang kaki lima: studi kasus kegiatan usaha kecil pedagang kaki lima Kawasan Blok M, Kebayoran baru, Jakarta Selatan. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Keberadaan pedagang kaki lima pada kota-kota besar tidak pernah menyusut, bahkan pertumbuhan pedagang kaki lima setiap tahun selalu meningkat. Perkembangan aktivitas pedagang kaki lima memiliki implikasi terhadap permasalahan ruang kegiatan yang harus disediakan. Jika ditinjau dari dimensi perencanaan tata ruang, pada umumnya kehadiran kegiatan sektor informal selalu melanggar aturan atau norma baku, berada di luar area, menyebabkan kemacetan, dan gangguan kebersihan. Oleh karena itu, perlu peninjauan tentang peraturan-peraturan hukum mengenai pedagang kaki lima, khususnya pada daerah Jakarta yang tergolong memiliki pertumbuhan pedagang kaki lima yang sangat pesat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai pengaturan pedagang kaki lima di kawasan Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1978 guna menciptakan ketertiban umum sesuai Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007. Selain itu juga untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang dapat diberikan untuk melindungi hak-hak pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui solusi yang dapat diberikan kepada pedagang kaki lima agar memperoleh keleluasaan dalam menjalankan usahanya yang sah sesuai dengan peraturan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukun non doktrinal. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara dengan responden pedagang kaki lima di Kawasan Blok M. Setelah itu data dianalisa dengan menggunakan metode analithical approach. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa belum ada peraturan khusus yang dapat melindungi keberadaan pedagang kakli lima, baik dari segi perlindungan terhadap hak-hak mereka hingga keleluasaan mereka dalam menjalankan usaha dari pihak-pihak tidak berwenang dan dari oknum aparat yang menyalahgunakan kedudukan. Solusi yang dapat diberikan terhadap keberadaan pedagang kaki lima adalah dengan merevisi Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 tahun 1978 tentang pengaturan tempat usaha serta pembinaan kaki lima khususnya hal-hal mengenai perizinan dan syarat-syarat tata cara permohonan izin.

Actions (login required)

View Item