Peranan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bapepam dalam penerbitan perundang-undangan pasar modal syariah Indonesia

Fanani, Haris (2007) Peranan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bapepam dalam penerbitan perundang-undangan pasar modal syariah Indonesia. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Sebelum pasar modal syariah diresmikan di Indonesia pada tahun 2003 prakteknya sudah terlebih dahulu berjalan. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah emiten yang telah mengeluarkan beberapa instrumen seperti obligasi syariahdan dibentuknya list of islamic stock pada tahun 2000 yang bernama Jakarta Islamic Index (JII). Antusias dan keberhasilan yang diperoleh dari praktek tersebut membuat pemerintah tertarik untuk mengembangkannya secara lebih serius. Namun kenyataannya sampai saat ini praktek-praktek tersebut masih hanya didasari melalui fatwa DSN. Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal tidak mengatur tentang pasar modal syariah, dan hal ini dapat menjadi suatu permasalahan karena fatwa tidak termasuk dalam hierarki tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Malaysia sebagai negara yang terlebih dahulu mengembangkan pasar modal syariah telah membuat suatu konsep dengan menggabungkan lembaganya yang serupa dengan DSN yaitu bernama MPS kedalam securities commision-nya. Jika hendak diterapkan di Indonesia, hal tersebut tidak perlu dilakukan secara mutlak karena DSN juga terlibat dalam sektor perbankan dan asuransi. Dengan adanya pihak DSN yang berada didalam salah satu divisi Bapepam dan bekerjasama dalam membuat peraturan yang mendukung maka tujuan pengembangan pasar modal syariah di Indonesia dipastikan akan terealisasikan.Tujuan penelitian ini adalah antara lain : untuk mengetahui kondisi sektor pasar modal syariah di Indonesia beserta upay-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkannya. Metode penelitian ynag dipakai adalah yuridis normatif, yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item