Pengaturan sanksi pidana pihak yang menggunakan surat keterangan rapid tes covid-19 palsu

Rifai, Anis (2021) Pengaturan sanksi pidana pihak yang menggunakan surat keterangan rapid tes covid-19 palsu. In: Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Upaya Penanganan Covid-19. Elaborasi Ilmu Sosial untuk Covid-19 . Yayasan Cendekiawan Indonesia Timur (YCIT), Watampone, pp. 66-72. ISBN 978-623-98040-1-5

	Text (Book Cover) ILS0192-22_Sampul-Depan.pdf - Published Version Download (142kB)
	Text (Table of Contents, Preface, References) ILS0192-22_Halaman-Awal.pdf - Published Version Download (297kB)
	Text (Book Chapter) ILS0192-22_Isi-Buku.pdf - Published Version Download (85kB)
	Text (Full Book) ILS0192-22_Full-Buku.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (779kB)

Abstract

Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak dilakukan pembatasan aktivitas sosial berskala besar diberbagai wilayah semata-mata sebagai upaya untuk menghambat penyebaran pandemi Covid-19. Perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan moda transportasi Pesawat, Kereta Api, Bus maupun Kapal Laut diwajibkan menunjukan surat hasil uji Rapid Test-PCR negatif COVID-19 atau hasil uji Rapid Test Antigen negatif COVID-19 atau hasil uji GeNose negatif COVID-19, bagi masyarakat yang tidak dapat menunjukkan hasil Rapid Test-PCR, Rapid Test Antigen maupun GeNose tidak diijinkan melakukan perjalanan. Dengan adanya syarat dokumen rapid test tersebut, membuat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab membuat rapid tes palsu dan menjual kepada pihak yang memerlukan. Pengaturan Sanksi Pihak yang Menggunakan Surat Keterangan Rapid Tes COVID-19 Palsu diatur dalam 1) Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 19842 Tentang wabah Penyakit Menular; 2) Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan; 3) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019; 4) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Actions (login required)

View Item