Dampak skandal penyadapan Presiden RI oleh pemerintah Australia terhadap dunia maya (studi kasus cyber war Anonymous Indonesia-Australia)

Ningrat, Ivan Aditya (2015) Dampak skandal penyadapan Presiden RI oleh pemerintah Australia terhadap dunia maya (studi kasus cyber war Anonymous Indonesia-Australia). Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Terbongkarnya kasus penyadapan terhadap Presiden, Ibu negara, dan sejumlah menteri oleh intelijen Australia membuat hubungan antara Indonesia dan Australia mengalami ketegangan. Hal ini memicu reaksi keras dari Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Hubungan kedua negara memang kerap mengalami pasang-surut. Meskipun akibat yang ditimbulkan tidak menyebabkan Perang Dingin antara kedua negara, namun kedua negara yang sedang berada dalam permusuhan, permasalahan tersebut sudah terjadi, namun disayangkan dampak dari tindak penyadapan yang dilakukan Australia berdampak negatif bagi dunia maya (cyber space) antara kedua negara, saling serang atau cyber war antara komunitas Anonymous dengan bentuk cyber crime (hacking) antara kedua negara, hasilnya beberapa situs pemerintah dan komersial dari kedua negara ada yang menjadi korban. Dalam penelitian ini teori dan konsep yang digunakan adalah teori Kejahatan Transnasional, teori Cyber Crime, dan konsep Cyber War. Pada permasalahan skandal penyadapan Indonesia-Australia, sekelompok peretas (hacker) dunia maya Indonesia yang sangat cinta akan NKRI dengan mengatas namakan dirinya Anonymous Indonesia meretas ratusan situs di Australia akibat tindakan penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia tersebut. Sebanyak ratusan (265) situs Australia rontok `digarap` hacker begitu juga sebaliknya. Peretas Australia pun tak tinggal diam. Mereka telah melumpuhkan situs Polri. Anonymous Australia juga menyerang sejumlah situs seperti Garuda Indonesia. Cyber war dan cyber crime dikategorikan sebagai kejahatan transnasional atau trans-national crime. Diperlukan peraturan-peraturan dalam bentuk regulasi hukum dalam menangani cyber crime baik nasional maupun internasional yang dikenal dengan istilah cyber law

Actions (login required)

View Item