Intervensi kemanusiaan PBB, NATO, dan Rusia dalam konflik di Kosovo serta wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan Georgia

Minarosa, Peppy (2010) Intervensi kemanusiaan PBB, NATO, dan Rusia dalam konflik di Kosovo serta wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan Georgia. Other thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Kosovo mengakibatkan intervensi kemanusiaan. Terkait banyak sekali pelanggaran HAM yang dilakukan Serbia atas Kosovo, masyarakat internasional mengeluarkan kecaman dan segera beraksi. Pada tahun 1997-1998 embargo militer telah diberlakukan pada Serbia. Bulan Februari 1999, negara-negara anggota NATO dipimpin oleh Amerika Serikat mengadakan Perjanjian Rambouillet di Perancis. Dipimpin Amerika Serikat, NATO mengultimatum Serbia untuk segera menyetujui Perjanjian Rambouillet dan menghentikan serangan militernya ke wilayah Kosovo dan apabila tidak segera dilakukan, NATO akan menginvasi Serbia. Tetapi Serbia tidak mengindahkan ultimatum tersebut dan memperkuat basis militernya. Kedua pihak saling memperlihatkan kekuatannya, diawali oleh agresi udara NATO terhadap Serbia untuk menekan Serbia mengurangi pelanggaran HAM rakyat Kosovo. Intervensi militer NATO ini justru menambah daftar serangan bersenjata yang juga mengancam sipil Kosovo dan Serbia. Tindakan NATO di Kosovo mendapat kecaman dari PBB sehingga PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1244 pada Juni 1999. Tujuan utama dari resolusi tersebut adalah demiliterisasi seluruh pasukan bersenjata, baik NATO, Serbia, maupun Kosovo, khususnya KLA (kelompok separatis militer Kosovo), dan yang terpenting adalah membentuk wilayah pemerintahan sendiri bagi Kosovo. Hasil dari resolusi tersebut adalah dibentuknya kelompok organisasi gabungan dari Eropa, organisasi kemanusiaan, dan pasukan perdamaian PBB di Kosovo untuk urusan administrasi sipil (UNMIK). Pasukan perdamaian diberikan mandat untuk menggunakan kekuatan militer namun hanya sebatas pertahanan diri, melindungi misi pengiriman bantuan kemanusiaan, dan menjaga keamanan di wilayah Kosovo. Hingga Kosovo merdeka pada Februari 2008, UNMIK masih dioperasikan bahkan sampai sekarang. Kasus berbeda namun sama-sama menyangkut intervensi kemanusiaan adalah konflik di dua wilayah Georgia, yaitu Abkhazia dan Ossetia Selatan. Abkhazia melakukan serangan-serangan militer terhadap wilayah Georgia lainnya, seperti pedesaan di Gali dan Sukhumi. Aksi tersebut dikecam oleh PBB dan gerakan separatis Abkhazia dianggap telah melanggar hukum humaniter internasional. Pada konflik tahun 1992-1993, Rusia mulai melibatkan diri dengan memanfaatkan situasi agar Georgia bersedia menjadi anggota CIS (The Commonwealth of Independent States), yang merupakan negara persemakmuran bekas Uni Soviet dan meminta pasukannya untuk dapat memasuki wilayah Georgia. Pada Mei 1994, Pasukan Penjaga Perdamaian CIS yang dipimpin Rusia ditempatkan di wilayah konflik. Kehadiran pihak asing seperti PBB dan Rusia di Abkhazia secara resmi ditegaskan dalam Perjanjian Moskow tahun 1994. Melanjutkan perjanjian tersebut, DK PBB kemudian mengeluarkan Resolusi Nomor 937 yang menggarisbawahi pengerahan pasukan PBB sebagai observer militer di Abkhazia, Georgia. Wilayah Georgia lainnya yang juga memperjuangkan kemerdekaan adalah Ossetia Selatan. Seperti Abkhazia, kemerdekaan tersebut tidak diakui oleh Georgia. Perundingan antara Georgia dan Rusia kemudian mencapai kesepakatan untuk membentuk pasukan gabungan (Joint Peace Keeping Forces) demi mencapai perdamaian di tahun 1992. Peru ndingan perdamaian antara Ossetia Selatan dan Georgia kembali berlangsung beberapa kali tahun 2004. Ketika terjadi ketegangan Rusia kembali melibatkan diri dalam konflik ketika pasukan perdamaian Georgia menghalangi-halangi konvoi pengiriman bantuan Rusia di Ossetia Selatan dengan menggunakan peralatan militer dan kemudian mengeluarkan resolusi terkait status OSsetia Selatan diikuti oleh kerusuhan yang pecah di kota-kota. Tahun 2008 merupakan masa konflik yang terparah yang dialami baik Abkhazia dan Ossetia Selatan dengan Georgia yang juga melibatkan Rusia. Kepentingan Rusia yang tidak murni bersifat kemanusiaan semakin terlihat. Rusia juga membekali sejumlah pasukan Ossetia Selatan dengan militer seperti kapal perang dan persenjataan lengkap. Dalam hal tersebut Rusia telah melanggar kesepakatan yang dicapai dalam JPKF antara Georgia, Ossetia Selatan dan Rusia sendiri. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tindakan intervensi terlepas bersifat militer atau kemanusiaan sarat akan kepentingan politis, seperti yang dilakukan Rusia di Georgia.

Actions (login required)

View Item