Pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan "Studi kasus putusan no.978 K/PID.SUS/2014"

Martin, Moh Firdaus (2017) Pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan "Studi kasus putusan no.978 K/PID.SUS/2014". Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

[img] Text (UAI) - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (0B)
Official URL: http://perpustakaan.uai.ac.id/index.php/cari/detai...

Abstract

Pada penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah pertama, bagaimana pertanggungjawab terhadap tindak pidana pencucian uang dalam unsur tindak pidana asal. Kedua, Bagaimana Analisis terhadap putusan Makamah Agung dalam perkara NO.978 K/PID.SUS/2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Teori Pertanggungjawaban pidana dan teori kepastian hukum. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana kelanjutan dari tindak pidana asal sebagaimana dalam pasal 2 Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dapatnya dimintai pertanggungjawaban pidana pencucian uang maka harus dibuktikan unsur-unsur tindak pidana asalnya (predicate crime) salah satunya adalah penggelapan. dalam unsur penggelapan tidak jauh beda dengan pencurian hanya sajah yang membedakan adalah penguasaan pada barang tersebut. Pelaku tindak pidana penggelapan terhadap Bank Danamon dengan cara memalsuan surat pernyataan yang berdampak pada pengambilan brang-barang didalam branks Bank sehingga merugikan bank danamon sekitar empat milyar rupiah. dalam tuntutannya JPU menuntut dengan pasal 363 KUHP dan Pasal 3 UU TPPU sedangkan majlis hakim memutus dalam pasal 374 KUHP dan Pasal 3 UU TPPU. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap Perbuatan pelaku karena tidak terpenuhinya unsur kesalahan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Additional Information: Identifier : HE 17 017 Language : Indonesia Copyright : Attribution 4.0. International
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law
Library of Congress Subject Areas > Skripsi
Library of Congress Subject Areas > Skripsi

Library of Congress Subject Areas > Law
Library of Congress Subject Areas > money laundering--Indonesia
Library of Congress Subject Areas > money laundering--Indonesia
Divisions: Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) > Fakultas Hukum (FH) > Hukum Ekonomi Teknologi
Depositing User: Rahman Pujianto
Date Deposited: 19 Jul 2018 05:08
Last Modified: 23 Apr 2020 17:14
URI: http://eprints.uai.ac.id/id/eprint/754

Actions (login required)

View Item View Item