Perlindungan hukum terhadap kurator analisis terhadap putusan ma no. 1539 k/pid/2014

Yustisia, Hola Nur (2017) Perlindungan hukum terhadap kurator analisis terhadap putusan ma no. 1539 k/pid/2014. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang. Mengingat tugas berat seorang Kurator yang dituntut cermat dengan tugas yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, maka hal yang juga menjadi sangat penting ialah sejauh mana perlindungan hukum bagi seorang Kurator dari hal-hal yang dapat menganggu pelaksanaan tugasnya. Rumusan Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimana pengaturan pertanggung jawaban hukum kurator menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia Putusan MA No. 1539 K/Pid/2014 sudah sesuai dalam penerapan pelindungan hokum. Dengan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Menurut Aristoteles dalam teori Keadilan Distributif bahwa hubungan ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak. Kekuasaan yang berdasarkan dari kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang. Bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa untuk penting dibuatkannya suatu undang-undang yang khusus untuk mengatur profesi kurator sekaligus juga mengatur hak dan kewajiban dari kurator secara lebih terperinci lagi yang kemudian terpisah dari UU Kepailitan dan PKPU.

Actions (login required)

View Item