Pengujian materil undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan (putusan mahkamah konstitusi perkara nomor 109/PUU-XII/2014

Rizkisyah, Renofadli (2016) Pengujian materil undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan (putusan mahkamah konstitusi perkara nomor 109/PUU-XII/2014. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Uji Materiil undang-undang yang dilakukan oleh lembaga kehakiman (judicial review) yang disebut pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang memenuhi syarat legal standing. Sedangkan pihak yang dapat hadir dalam persidangan adalah Pemerintah (DPR) dan Presiden. Keterangan DPR/Pemerintah dan Presiden menjadi penting dalam Uji Materiil Undang-Undang, karena kedua lembaga tersebut dianggap mengetahui filosofi dari pembuatan undang-undang yang sedang diuji tersebut. Keterangannya menjadi pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi guna mewujudkan putusan yang mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi semua pihak. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh termohon setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan putusan tersebut, karena putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perintah hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat umum, kewajiban yang harus dilakukan DPR dan Presiden setelah keluarnya putusan. Hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD. Dalam mencapai cita-cita bernegara salah satu substansi yang dimuat dalam konstitusi negara adalah pengaturan terkait Hak Asasi Manusia. Dapat disimpulkan bahwa hak konstitusional warga negara ialah HAM yang dimuat dalam Pasal 28A hingga 28J UUD 1945.

Actions (login required)

View Item