Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perkawinan tanpa izin istri sah bagi pegawai negeri sipil (analisis terhadap putusan mahkamah agung nomor 937 K/Pid/2013)

Diah, Budhy Inggrid Yasmien (2016) Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perkawinan tanpa izin istri sah bagi pegawai negeri sipil (analisis terhadap putusan mahkamah agung nomor 937 K/Pid/2013). Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana perkawinan yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan perkawinan kembali tanpa memenuhi persyaratan untuk melakukan suatu perkawinan kembali. Dengan adanya penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana pengaturan perkawinan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, serta apakah putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan data sekunder dan data primair. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dianalisis dengan cara pengumpulan bahan hukum yang menggunakan alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan atau dokumentasi. Data primair, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Putusan Mahkamah Agung Nomor 937, dan berbagai buku-buku hukum. Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui bahan sekunder dan bahan primair lalu disusun secara sistematis. Sehingga hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara harus memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat, terutama dalam kehidupan berkeluarga. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan kembali harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item