Penyelesaian sengketa harta waris di Indonesia (studi kasus pada putusan MA No.1076K/Pdt/2013)

Prano, Ranita Aulia (2015) Penyelesaian sengketa harta waris di Indonesia (studi kasus pada putusan MA No.1076K/Pdt/2013). Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, di mana jika dirasa pembagiannya tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga. Namun, apabila dalam musyawarah tidak tercapai biasanya para pihak akan menuntut ke lembaga Peradilan. Permasalahan dalam penyelesaian sengketa waris ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaturan waris dalam sistem hukum di Indonesia, 2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa waris dalam sistem Peradilan di Indonesia, 3. Apakah putusan Mahkamah Agung No. 1076 K/Pdt/2013 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Dalam penelitian ini penelitian hukum yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian hukum waris di Indonesia dan penyelesaian sengketa waris. Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan Mahkamah Agung tentang sengketa harta warisan menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan berbagai cara baik dengan musyawarah ataupun melalui jalur pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa waris antar para pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak merugikan antar pihak. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai pembuktian yang diberikan oleh para pihak baik dari pihak penggugat ataupun tergugat yang sama-sama memiliki bukti untuk meyakinkan hakim bahwa obyek sengketa tersebut adalah miliknya. Namun, dalam hal ini pembuktian yang kuat dimuka persidangan adalah pembuktian yang dapat dibenarkan yang telah diatur di dalam undang-udang yang berlaku.

Actions (login required)

View Item