Persekongkolan tender barang dan jasa pemerintah (studi kasus putusan KPPU perkara No.01/KPPU-L/2013 tentang pengadaan barang cetakan dan alat peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011)

Putera, Catur Nugraha (2015) Persekongkolan tender barang dan jasa pemerintah (studi kasus putusan KPPU perkara No.01/KPPU-L/2013 tentang pengadaan barang cetakan dan alat peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011). Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Pengaturan Hukum Persekongkolan Tender diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012. Persekongkolan tender dilarang karena dinilai dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakan tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat menawarkan harga dan kualitas bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan proses tender tersebut diharapkan pelaksanaan tender akan menjadi efisien, artinya mendapatkan harga termurah dengan kualitas terbaik. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan studi kasus, Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dengan peraturan yang berlaku serta mengkaitkan dengan teori Rule of Reason. Kesimpulan yang dapat diambil adalah 1. Persekongkolan dalam tender merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. 2. Persaingan usaha yang tidak sehat dapat mengakibatkan tidak terperolehnya kualitas barang dan harga barang yang terbaik sehingga dapat merugikan keuangan Negara. 3. Pertimbangan Majelis Komisi KPPU telah tepat dalam menerapkan hukum untuk mencegah adanya persekongkolan tender yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Saran dalam skripsi ini pembentukan undang-undang anti-monopoli sudah tepat namun harus memepertimbangkan untuk memperberat sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mencegah praktik persekongkolan tender baik secara vertikal, horizontal, maupun vertikal dan horizontal dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan berdampak merugikan keungan Negara

Actions (login required)

View Item