Analisis perjanjian transfer uang melalui internet ditinjau dari aspek hukum perjanjian putusan nomor : (449/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR)

Syamsurizal, Chandra (2015) Analisis perjanjian transfer uang melalui internet ditinjau dari aspek hukum perjanjian putusan nomor : (449/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR). Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perjanjian jual beli melalui internet telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dan bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli melalui internet. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah perjanjian jual beli melalui internet sah apabila ditinjau dari aspek hukum perjanjian, untuk menganalisis putusan dalam perjanjian jual beli melalui internet ditinjau dari aspek hukum perjanjian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar dan kaidah, peraturan dasar atau putusan pengadilan tinggi. Adapun hasil penelitian ini antara lain Perjanjian jual beli di internet sah apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan sengketa yang biasa terjadi adalah dalam lalu-lintas komunikasi elektronik secara online. Misalnya terjadi sengketa mengenai perdagangan secara online atau yang biasa disebut dengan e-commerce. dan biasanya diselesaikan melalui arbitrase online. Lalu pelaksanaan arbitrase online di Indonesia telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya dalam pasal 4 ayat 3, Undang-Undang No 30 Tahun 1999. Meskipun dasar hukum pelaksanaan arbitrase online telah ada akan tetapi permasalahannya adalah tidak adanya aturan pelaksanaan yang mengatur bagaimana arbitrase online dijalankan. Dengan demikian selain tidak adanya aturan pelaksanaan arbitrase online. Ada juga hambatan pelaksanaan arbitrase online di Indonesia yaitu belum adanya arbiter atau Lembaga Arbitrase Online di Indonesia yang secara teg as menyediakan layanan penyelesaian sengketa melalui arbitrase online, karena kasus e-commerce yang jarang terjadi di Indonesia, belum meratanya akses internet di Indonesia dan hanya terjadi di kota besar. Sehingga akses untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase online masih terbatas pada penduduk yang hanya tinggal di kota besar saja

Actions (login required)

View Item