Lestari, Nur Putri (2015) Analisis pengaturan uang jasa (honorarium) notaris dalam pembuatan akta otentik menurut peraturan yang berlaku. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.
Text (UAI)
- Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B) |
Abstract
Dalam menjalankan profesi notaris ada tindakan notaris dalam praktik yang dapat menimbulkan persaingan tidak jujur di antara sesama notaris, yaitu dengan penetapan tarif honorarium yang lebih rendah (dari kesepakatan para notaris) atas jasa pembuatan akta otentik. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana kedudukan notaris dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagaimana pengaturan honorarium notaris serta apakah terdapat ketidakpastian pengaturan honorarium notaris. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan Perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Jabatan notaris tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Kedua Pengaturan Besaran Uang Jasa (honorarium) notaris dalam pembuatan Akta berdasarkan Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya Sebagai suatu profesi, notaris terikat dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya. Paling tidak ada dua yang menjadi dasar penetapan besaran honorarium, yaitu undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Ketiga mengingat terdapat perbedaan honorarium dalam UUJN dan peraturan lain nya tentang nilai akta terhadap honor notaris dapat menimbulkan persaingan dan ketidakpastian maka pentingnya honorarium untuk diatur secara khusus dan rinci.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | Identifier : HE 15 253 Language : Indonesia Copyright : Attribution 4.0. International |
Subjects: | Library of Congress Subject Areas > Skripsi Library of Congress Subject Areas > Skripsi Library of Congress Subject Areas > Law |
Divisions: | Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) > Fakultas Hukum (FH) > Hukum Ekonomi Teknologi |
Depositing User: | Rahman Pujianto |
Date Deposited: | 19 Jul 2018 05:06 |
Last Modified: | 13 Apr 2020 13:09 |
URI: | http://eprints.uai.ac.id/id/eprint/687 |
Actions (login required)
View Item |