Analisis putusan No.222/Pid.Sus/2014/PN.Bgr tentang tindak pidana memindahkan dokumen elektronik milik orang lain

Pratiwi, Yastiana (2015) Analisis putusan No.222/Pid.Sus/2014/PN.Bgr tentang tindak pidana memindahkan dokumen elektronik milik orang lain. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam bidang pidana informasi dan transaksi elektronik dengan cara memindahkan dokumen elektronik milik orang lain berupa hak siar. Dengan adanya penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan ialah bagaimana pengaturan hak siar dalam yang menggunakan media elektronik menurut ketentuan yang berlaku, serta apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Bogor No.222/Pid.Sus/2014 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan, serta data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan studi pustaka atau literatur. Selanjutnya data yang diperoleh di analisis dengan cara pengumpulan bahan hukum yang menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau dokumentasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, disusun secara sistematis. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, sebagai metode untuk menganalisis data yang supaya diperoleh hasil yang bersifat deskritif. Sehingga hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan hak siar yang menggunakan media elektronik diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaraan, serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008, dan terakhir Undang-undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014. Serta dengan menggunakan dasar hukum ITE dalam menjatuhkan putusan pelanggaran hak cipta merupakan hal yang tidak tepat, selain itu hakim dalam menjatuhkan vonis ancaman hukuman dibawah minimal merupakan hal yang tidak tepat serta tidak berdasarkan asas legalitas. Selain itu dalam hal pelanggaran hak cipta, seharusnya yang berwenang mengadili ialah pengadilan niaga karena pengadilan niaga memiliki kewenangan absolut

Actions (login required)

View Item