Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung no.202/B/PK/Pjk/2011 tentang sengketa pajak antara PT. Jaya Bowling indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak

Budiman, Muhammad Idham Teguh (2014) Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung no.202/B/PK/Pjk/2011 tentang sengketa pajak antara PT. Jaya Bowling indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Sistem Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dimana yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa. Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak berada di ibu kota negara. Persidangan oleh Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2002 tetang Pengadilan pajak, pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan ditanggulangi oleh Kementrian Keuangan. Mengenai analisis putusan MA No. 202/B/PK/Pjk/2011, kasus ini menarik bagi penulis karena adanya perbedaan penafsiran antara wajib pajak dengan fiskus dalam pengenaan pajak hiburan atas usaha, jalur yang ditempuh dalam penyelesaiaan sengketa pajak ini melalui Pengadilan Pajak yang berlanjut hingga proses permohonan Peninjauan Kembali

Actions (login required)

View Item