Studi kasus terhadap putusan tingkat pertama PTUN nomor: 47/G/2013/PTUN.SBY, dan putusan tingkat banding PTUN nomor: 197/G/2013/PT.TUN.SBY. Tentang pemutusan kontrak pengadaan barang/jasa

Putra, Raden Rendra Kusworo Arief (2014) Studi kasus terhadap putusan tingkat pertama PTUN nomor: 47/G/2013/PTUN.SBY, dan putusan tingkat banding PTUN nomor: 197/G/2013/PT.TUN.SBY. Tentang pemutusan kontrak pengadaan barang/jasa. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Dalam pembangunan negara dan kota terdapat pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa terdapat dari banyak hal, contohnya dari pengadaan barang/jasa pembangunan jalan, gedung pemerintahan, gedung pendidikan dan lain sebagainya. Pihak pemerintah sebagai penyelenggara pengadaan barang/jasa berhak melakukan pelelangan kepada pihak swasta sebagai penyedia barang/jasa untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek pembangunan agar terciptanya hubungan yang baik antara pihak pemerintah dengan pihak swasta dalam pengadaan barang/jasa dan terlaksananya prinsip akuntanbilitas serta trasnparansi dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui proses pelelangan. Setelah proses pelelangan, maka pihak pemerintah dengan pihak penyedia barang/jasa akan menjalin hubungan kontrak pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa sering terjadi sengketa di dalamnya, salah satu sengketa tersebut adalah wanprestasi. Wanprestasi adalah salah satu pihak tidak melakukan prestasi sesuai dengan kontrak yang disepakati. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti akan membahas mengenai pemutusan kontrak pengadaan barang/jasa dari putusan tingkat pertama PTUN nomor: 47/G/2013/PTUN.SBY dan putusan tingkat banding PTUN nomor: 197/G/2013/PT.TUN.SBY. dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, bahwa pihak PT. Cika Karya Nusantara yang terikat kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Dengan demikian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memutus kontrak PT. Cika Karya Nusantara dan memasukan ke dalam daftar hitam.

Actions (login required)

View Item