Tindak pidana korporasi di bidang perbankan (studi kasus BPR Citraloka Mandiri pada putusan Mahkamah Agung No.2152K/PID.SUS/2008., No.468K/PID.SUS/2009., No.316K/PID.SUS/2009.)

Octaviano, Reza (2014) Tindak pidana korporasi di bidang perbankan (studi kasus BPR Citraloka Mandiri pada putusan Mahkamah Agung No.2152K/PID.SUS/2008., No.468K/PID.SUS/2009., No.316K/PID.SUS/2009.). Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Tindak pidana korporasi dilakukan dengan beragam cara namun masih sedikit yang membahas tentang tindak pidana korporasi melalui sistem perbankan. Skripsi ini membahas tentang korporasi sebagai subyek hukum di Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan, dan jenisjenis tindak pidana korporasi melalui sistem perbankan. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pebankan menurut peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korporasi melalui sistem perbankan di Indonesia serta untuk mengetahui tindak pidana korporasi melalui sistem perbankan yang terjadi pada kasus BPR Citraloka Mandiri. Metode penelitian ini merupakan yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pada penelitian kepustakaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data dianalisis berdasarkan kualitas data yang digunakan dan kemudian disajikan dalam bentuk pendeskripsian. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa tindak pidana di bidang perbankan secara garis besar dibagi ke dalam dua hal, yang pertama tindak pidana perbankan menurut Undang-undang Perbankan dan di luar undang-undang perbankan. Kemudian mengenai studi kasus BPR Citraloka Mandiri menghasilkan kesimpulan bahwa sebuah tindak pidana korporasi dilakukan terorganisasi, melibatkan banyak orang (para pengurus bank), dilakukan pada kurun waktu yang cukup lama (hampir mencapai 10 tahun), dan penyebaran tanggung jawab antar pelaku sangat luas sehingga tidak mudah untuk mendeteksi tindak pidana tersebut saran dari penulis adalah, sebaiknya pihakpihak yang terkait dalam penegakan hukum di Indonesia harus lebih cepat dalam mendeteksi dan menangani tindak pidana tersebut. Hal tersebut tentunya harus dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang tindak pidana perbankan kepada para penegak hukum seperti mempelajari pola yang digunakan dan cara berpikir para terdakwa.

Actions (login required)

View Item