Peran pemerintah dalam upaya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan human trafficking ditinjau dari undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Sitio, Yuyun Delma (2013) Peran pemerintah dalam upaya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan human trafficking ditinjau dari undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Perdagangan orang adalah segala bentuk perdagangan ilegal terhadap manusia, dan juga ekploitasi terhadap manusia itu sendiri seperti pelacuran (bekerja atau layanan paksa), perbudakan atau praktek yang menyerupainya dan juga perdagangan atau pengambilan organ tubuh manusia. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mencangkup terhadap penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Permasalahan yang terjadi adalah mengapa kejahatan Human Trafficking semakin berkembang di Indonesia? Dan bagaimana peran pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan Human Trafficking atau Perdagangan Orang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?. Dan berdasarkan dasar hukum faktor-faktor ini mencakup terhadap asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum serta keterkaitan terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dan berkembangnya kejahatan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Dan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam perlindungan hukum untuk menanggulangi kejahatan trafficking terhadap anak-anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini memberi gambaran penanggulangan Human Trafficking yang dilakukan pemerintah terhadap warga negara Indonesia dengan memberikan perlindungan dengan mengeluarkan Undang-Undang no.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pada khususnya memberikan perlindungan bagi anak korban kejahatan perdagangan orang dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Dengan demikian penegakan hukum terhadap korban kejahatan Human Trafficking yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakkan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban, selain itu undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur juga rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, dan psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Actions (login required)

View Item