Tujuan yuridis terhadap tenaga kerja asing di Indonesia

Tirtayasa, Tubagus Muhammad (2012) Tujuan yuridis terhadap tenaga kerja asing di Indonesia. Other thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Penelitian ini dilakukan setidak-tidaknya karena tiga alasan, yaitu pertama, pada saat ini Indonesia perekonomian nasional sangat dipengaruhi globalisasi ekonomi. Kedua, globalisasi ekonomi telah mendorong peningkatan arus modal asing ke Indonesia. Ketiga, seiring dengan peningkatan arus modal asing adalah peningkatan tenaga kerja asing di Indonesia. Penelitian ini dibatasi tiga permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan tenaga kerja di Indonesia, bagaimana mekanisme perijinan tenaga kerja asing di Indonesia dan bagaimana pembatasan tenaga kerja asing di Indonesia mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 tahun 2012 terhadap Penanaman Modal. Dalam rangka menganalisis permasalahan penelitian, penulis menggunakan metode yuridis normatif, dengan analisis secara kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja. Hasil penelitian menemukan bahwa secara historis sebelum adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka undang-undang pertama yang secara khusus mengatur keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia yaitu Undang-undang nomor 3 tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing, dalam undang-undang tersebut pada prinsipnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga kerja Indonesia untuk menempati posisi dalam segala lapangan pekerjaan, di lain pihak dengan alasan terbatasnya sumber daya manusia, maka dimungkinkan atau dibolehkannya tenaga kerja asing menempati posisi-posisi tertentu dan bekerja di wilayah Indonesia, akan tetapi tenaga kerja asing yang diperbolehkan bekerja di Indonesia harus dibatasi dan diawasi. Dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan atau korporasi yang mempergunakan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep-228/Men/2003 tentang Tata Cara Pengesahan RPTKA, dan meminta izin penggunaan tenaga kerja asing (IMTA) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep-20/Men/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh IMTA. Kepmenaker nomor 40 tahun 2012 lahir dengan semangat agar tidak tidak ada kerawanan hubungan industrial, apalagi ada tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tinggi bidang SDM di perusahaan. Ketentuan lanjutan dari Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 ini diterbitkan dengan harapan selama ini banyak perusahaan yang masih menggunakan tenaga asing tidak lagi terjadi, karena jabatan-jabatan itu mestinya sudah bisa diisi oleh orang Indonesia, seperti perusahaan yang masih menggunakan tenaga kerja asing, padahal itu sudah level 3 (menengah) dalam menajemen yang bisa di isi oleh tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepmennaker nomor 40 tahun 2012 menjadi bagian dari kelengkapan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dengan tujuan supaya penggunaan tenaga kerja asing dapat dilakukan secara selektif dengan tetap memprioritaskan tenaga kerja Indonesia. Investor yang datang ke Indonesia guna melakukan investasi melalui penanaman modal pada pasar ekonomi di Indonesia tidak sedikit yang membuka peluang agar datangnya tenaga kerja asing.

Actions (login required)

View Item