Perlindungan orangutan berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya: studi kasus pembantaian orangutan di Kalimantan

Abubakar, Ahmad Bumiono (2012) Perlindungan orangutan berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya: studi kasus pembantaian orangutan di Kalimantan. Other thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan orangutan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Orangutan merupakan salah satu satwa langka yang terancam punah di Indonesia dan keberadaannya dilindungi oleh peraturan hukum di Indonesia. Populasi orangutan hanya tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Perlindungan hukum terhadap orangutan sebagai satwa yang dilindungi terbukti kurang efektif karena terbongkarnya kasus pembantaian orangutan yang terjadi di Kalimantan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang mengatur tentang perlindungan orangutan di Indonesia. Cara pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan pembahasan, studi kelapangan, dan mencari diperpustakaan. Data sekunder dianalisis yang menghasilkan data kualitatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan orangutan telah dilindungi oleh peraturan hukum di Indonesia dan ditetapkan sebagai hewan yang terancam punah. Permasalahan dalam perlindungan orangutan di Indonesia adalah perebutan lahan yang dilakukan antara manusia dan orangutan. Hutan yang merupakan tempat habitat orangutan kian lama makin menyusut akibat kegiatan konversi lahan hutan, penebangan liar, pembakaran hutan, perburuan dan perdagangan orangutan secara illegal. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara menetapakan daerah perlindungan alam, memelihara kelestarian hutan, melakukan rehabilitasi dan penangkaran orangutan. Untuk itu diperlukan peran serta dari pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melindungi orangutan agar tidak punah. Berdasarkan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan, vonis yang dijatuhkan oleh seorang hakim di Pengadilan Negeri Tenggarong terhadap para pelaku pembunuhan orangutan di Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, terlalu ringan. Karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Actions (login required)

View Item