Analisis implementasi konvensi-konvensi internasional mengenai digital signature dalam Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Agustina, Farah Baby (2012) Analisis implementasi konvensi-konvensi internasional mengenai digital signature dalam Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Other thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif untuk melihat sejauh mana digital signature diatur dalam peraturan yang berlaku, baik dalam hukum positif yang ada di Indonesia maupun pada hukum yang berlaku internasional. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini yaitu deskriptif analitis yang apabila dilihat dari sifatnya memiliki sifat pemaparan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan akan pengaturan digital signature dalam transaksi elektronik mengingat kebutuhannya yang mendesak. Hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa digital signature memiliki kegunaan yang besar dalam memberikan pengamanan terhadap pertukaran informasi elektronik dalam ecommerce. Karena memiliki peranan yang besar dalam perdagangan dan sifatnya yang borderless, digital signature dalam e-commerce juga diatur oleh aturan-aturan hukum internasional seperti UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, UNCITRAL Model Law on Electronic Signature, UNCISG (United Nations on Contracts of International Sales of Goods), dan GUIDEC (General Usage for International Digitally Electronic Commerce). Lebih lanjut ditemukan bahwa penggunaan digital siganture dalam suatu transaksi elektronik memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan konvensional, sehingga diakui keabsahannya dalam hukum pembuktian. Sedangkan dalam peraturan hukum positif di Indonesia, digital signature hanya diatur dalam satu perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, digital signature masih perlu diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah, seperti yang telah direkomendasikan dalam undang-undang tersebut.

Actions (login required)

View Item