Pengaturan laman web sebagai alat bukti elektronik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Meriza, Lidya (2010) Pengaturan laman web sebagai alat bukti elektronik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Other thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Dalam era globalisasi teknologi informasi telah merubah peradaban masyarakat global. Selain memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat ternyata teknologi informasi juga telah menjadi sarana yang efektif untuk melakukan tindak kejahatan dan perbuatan merugikan orang lain. Pada era globalisasi informasi pemanfaatan teknologi informasi telah menimbulkan permasalahan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum di dunia maya. Sejalan dengan fungsi hukum sebagai penjaga kepentingan masyarakat dan memberikan solusi atas segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut maka untuk mengatasi ketidaktertiban dan kepastian hukum di dunia maya munculah rezim hukum baru yang dikenal dengan Cyberlaw. UU ITE merupakan solusi atas permasalahan ketidakpastian di dunia maya. Dengan terciptanya kepastian hukum diharapkan akan terciptanya ketertiban. Dengan ketertiban maka akan tercipta keadilan. Dengan keadilan maka akan tercipta kesejahteraan. Dan dengan kesejahteraan maka akan terciptalah masyarakat yang adil dan makmur. Banyak kasus-kasus di Indonesia khususnya di dunia maya yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam penangan alat bukti, seperti kasus yang menimpa Prita Mulyasari dan kasus Anshar.net. Dari kasus tersebut timbul permasalahan baru yaitu penerapan tentang alat bukti yang digunakan di dunia maya. Skripsi ini mencoba untuk melihat bagaimanakah pengaturan alat bukti sebelum disahkannya UU ITE, tinjauan yuridis penerapan alat bukti di dalam UU ITE serta apakah pengaturan alat bukti di dalam UU ITE dapat dijadikan payung hukum bagi dunia teknologi. Mengingat bahwa pengaturan tentang alat bukti laman web di dalam perundang-undangan di Indonesia penggunaan aturannya masih tergantung pada tindak pidana yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah laman web (web page) dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari skripsi ini adalah mengenai keabsahan dari penggunaan alat bukti di dalam UU ITE dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Teroris. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori tentang hukum keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Berdasarkan penelitian, laman web dapat dijadikan alat bukti yang sah berdasarkan UU ITE.

Actions (login required)

View Item