Pelaksanaan perlindungan hukum indikasi geografis di Indonesia

Gabor-Warokka, Mariana Molnar (2010) Pelaksanaan perlindungan hukum indikasi geografis di Indonesia. Other thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia telah memenuhi kewajiban Indonesia berdasarkan Perjanjian TRIPs WTO, namun dalam praktiknya belum dapat dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut terbukti dari jumlah pendaftaran Indikasi Geografis Indonesia yang hingga saat ini baru berjumlah satu pendaftaran. Kebutuhan nyata dan komitmen Pemerintah Indonesia selama ini perlu diterjemahkan ke dalam bentuk perlindungan yang lebih efektif, sehingga perlu meninjau kembali efektifitas instrumen hukum yang ada selama ini. Metodologi penelitian ini menggabungkan metodologi yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelusuran data kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian singkat di lapangan bertujuan untuk menguji penerapan teori hukum pembangunan, teori pembentukan perundang-undangan dan metodologi pemecahan masalah melalui analisis ROCCIPI yang ditentukan sebagai landasan teori. Adapun lingkup penelitian ini mencakup penelusuran efektifitas pelaksanaan pendaftaran sampai pada tingkat akar rumput berupa produsen, pedagang, Pemerintah Desa dan Kabupaten melalui studi kasus pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu, Jawa Barat. Penelitian lapangan singkat bertujuan untuk mempertegas permasalahan yang muncul dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis, dan kemudian mendudukkannya dalam konteks analisis pemecahan masalah. Sebagai perbandingan, ditawarkan pengalaman Goa, India dalam mendaftarkan Indikasi Geografis Feni. Rekomendasi pembentukan undang-undang sui generis yang didasarkan atas pendekatan yuridis empiris tersebut diharapkan dapat membawa kepada pelaksanaan yang lebih efektif.

Actions (login required)

View Item