Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas: studi kasus putusan pengadilan negeri nomor 384/Pdt.G/1996/PN.JKT.SEL pada PT Voksel Electrik

Kusumasari, Suci (2009) Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas: studi kasus putusan pengadilan negeri nomor 384/Pdt.G/1996/PN.JKT.SEL pada PT Voksel Electrik. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Perbuatan melawan hukum bagi pemegang saham minoritas yang selama ini dilaksanakan, umumnya memberikan sejumlah hak yang dijamin oleh undang-undang. Namun dengan adanya peraturan perundang-undangan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai perubahaan dari undang-undang Perseroan Terbatas yang lama yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 , dalam hal ini dapat dikatakan belum cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Disamping itu keadaan pemegang saham minoritas , Direksi , dan Komisaris yang kurang bermoral dalam mengurus perseroan terbatas dan tidak beritikad baik dalam membuat perjanjian-perjanjian. Ketidakseragaman persoalan yang dihadapi perseroan akhirnya akan sampai pada penyelesaian persoalan secara sektoral. Ini berarti bahwa suatu perseroan terbatas yang terdiri dari pemegang saham yang diwujudkan dalam RUPS,Direktur dan Komisaris, maka persoalan yang dihadapi sekurang-kurangnya menyangkut ketidakharmonisan ketiga organ tersebut, apabila terjadi perselisihan sampai ke pengadilan yang merugikan semua pihak. Dalam perselisihan diantara ketiga organ tersebut, maka persoalan yang menyangkut kepentingan pemegang saham merupakan persoalan yang sangat rumit. Hal ini mudah dimaklumi karena hakikat dari perseroan terbatas adalah akumulasi modal dalam bentuk besaran saham, menjalankan usaha untuk meraih laba dengan memperhatikan stakeholder. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian yang berkaitan dengan kepentingan pemegang saham minoritas adalah perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Adanya prinsip One Share One Vote yang berlaku pada perseroan terbatas telah menciptakan hubungan asimestris antara pemegang saham. Persoalan yang timbul adalah bagaimanakah menempatkan kepentingan masing-masing pemegang saham pada porsinya, agar tidak terjadi perselisihan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perseroan , maka prinsip One Share One Vote tetap harus dipertahankan.

Actions (login required)

View Item