Analisis persengkokolan tender menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999: studi kasus pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Provinsi Jakarta

Maryati, Rina (2009) Analisis persengkokolan tender menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999: studi kasus pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Provinsi Jakarta. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Sistem perekonomian masa kini yang mengglobal sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks, dan cenderung menimbulkan persaingan yang ketat dalam perdagangan. Bentuk paling nyata dalam kegiatan persaingan usaha yang dilarang dan dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat adalah persekongkolan tender. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang segala bentuk cara persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan mengatur atau menentukan pemenang suatu tender. Hal itu jelas perbuatan curang dan tidak fair terutama bagi peserta tender lainya, tindakan tersebut diatur dalam Pasal 22 dan dalam pengawasannya didukung oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). KPPU dalam perjalanannya mendapatkan pengaduan terbanyak yaitu dalam kasus persekongkolan tender. Dan kasus yang telah ditangani salah satunya adalah dalam proses tender pengadaan alat penyemprot/pembasmi nyamuk (Mesin Fogging) di wilayah provinsi DKI Jakarta. Dalam kasus ini setelah rangkaian pemeriksaan Tim Pemeriksa KPPU, menilai ada beberapa modus persekongkolan tender, salah satunya dalam bentuk pinjam-meminjam perusahaan serta dalam pengadaan barang dan jasa atas dilakukannya persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk mengikuti tender yang dimaksud. Dalam kasus ini juga terdapat dokumen penawaran terlapor tersebut yang telah dibuat dan difasilitasi oleh pihak tertentu, Oleh karena itu pada masa yang akan datang KPPU harus mernberikan sanksi atau ancaman yang maksimal kepada pelaku usaha agar tidak menumbuhkan potensi pelanggaran atas ketentuan Undang-undang serta menumbuhkan iklim persaingan usaha yang sehat dan mencegah terjadinya monopoli dalam segala bentuk apapun.

Actions (login required)

View Item