Hukum merek: analisis putusan sengketa Sandi Hakim versus L`Oreal S. A. dan Pemerintah Republik Indonesia (putusan Pengadilan Niaga Nomor 23/MEREK/2006/PN.NIAGA.JKT.PST)

Inderabrata, Panji (2007) Hukum merek: analisis putusan sengketa Sandi Hakim versus L`Oreal S. A. dan Pemerintah Republik Indonesia (putusan Pengadilan Niaga Nomor 23/MEREK/2006/PN.NIAGA.JKT.PST). Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Hak kepemilikan adalah hak untuk dapat melakukan suatu tindakan tertentu atau hak untuk melarang pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001 tentang merek (Undang-undang Merek) memberikan hak eksklusif kepada seseorang yang mendaftarkan mereknya di Dirjen HAKI. Hak eksklusif tersebut diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Apabila terdapat pihak lain yang menggunakan merek terdaftar tanpa izin pemiliknya, maka penggunaan tersebut adalah pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang merek, dan pemegang merek tersebut berhak untuk mengajukan gugatan kepada pelanggar haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan bagi seorang pendaftar pertama yang beritikad baik, kriteria pelanggaran merek, dan pertimbangan hakim dalam sengketa Sandi Hakim v. L`Oreal S.A. dan Pemerintah RI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan merek.

Actions (login required)

View Item