Hukum perburuhan: pemutusan hubungan kerja dan perlindungan negara atas hak kerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial: studi perbandingan Undang-undang Nomor 22 tahun 1957, Undang-undang Nomor 12 tahun 1964, dan Undang-undang Nomor 2 tahun

Aldy, Simatupang, Chairunnisa Sawitri (2008) Hukum perburuhan: pemutusan hubungan kerja dan perlindungan negara atas hak kerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial: studi perbandingan Undang-undang Nomor 22 tahun 1957, Undang-undang Nomor 12 tahun 1964, dan Undang-undang Nomor 2 tahun. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Di era industrialisasi, perselisihan hubungan industrial terus meningkat dan semakin kompleks. Jumlah kasus yang masuk ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) Pusat meningkat rata-rata 5,84% per tahun. Salah satu kasus perselisihan perburuhan yang menjadi sorotan adalah kasus PHK. Sebenarnya PHK telah memiliki peraturan tersendiri dalam undang-undang, namun undang-undang tersebut juga memiliki kelemahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial PHK melalui pengadilan hubungan industrial di Indonesia dalam UU No. 2 tahun 2004 dan melalui P4D dan atau P4P berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1964, dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1957. Selain itu juga untuk mengetahui bentuk perlindungan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap hak kerja para pekerja dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat juridis komparatif, yaitu dengan membandingkan taraf sinkronisasi yang ada pada peraturan-peraturan hukum tertulis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU Nomor 12 tahun 1964 tidak menempatkan PHK sebagai salah satu perselisihan. Pengusaha dapat sewaktu-waktu melakukan PHK. Jika tidak setuju dengan PHK tersebut, pekerja dapat menggugat di pengadilan. Bentuk perlindungan negara terhadap pekerja adalah dengan mengeluarkan Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Actions (login required)

View Item