Perjanjian tertutup yang dilarang dalam hukum persaingan usaha: studi terhadap perjanjian antara PT ABC dengan toko pengecer di tingkat grosir

Marendra, Yudit (2006) Perjanjian tertutup yang dilarang dalam hukum persaingan usaha: studi terhadap perjanjian antara PT ABC dengan toko pengecer di tingkat grosir. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Salah satu laporan perkara yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah penyalahgunaan posisi dominan oleh PT Arta Boga Cemerlang (PT ABC) yang dituangkan dalam putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2004. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara PT ABC dengan toko grosir di beberapa wilayah di Indonesia dalam penjualan baterai merek ABC yang dilakukan sejak bulan Maret 2004. Substansi isi perjanjian tersebut, yang pertama adalah kewajiban toko pengecer untuk memajang baterai ABC paling depan di toko pengecer. Kedua, toko yang menandatangani perjanjian tersebut diminta untuk tidak menjual baterai merek Panasonic yang dipasarkan oleh PT Panasonic Gobel Indonesia (PT PGI). Sebagai kompensasinya toko yg melaksanakan isi perjanjian pertama akan mendapatkan potongan harga sebesar dua persen, dan akan ditambah dua persen lagi apabila memenuhi isi perjanjian kedua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan materi pengaturan berupa perjanjian tertutup dan posisi dominan yang dilarang yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam UU Antimonopoli. Selain itu juga untuk menjelaskan perjanjian dalam program geser kompetitor (PGK) yang dilakukan PT. ABC dalam memasarkan produk baterai merek "ABC" dari segi UU Antimonopoli, dan menganalisis putusan KPPU No. 06/KPPU-L tentang penyalahgunaan posisi dominan PT ABC. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2004. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian vertikal dengan syarat tidak boleh menjual produk saingan (exclusive dealing arrangement) dilarang karena berdampak bagi tertutupnya akses pasar (foreclosing market) bagi pelaku usaha pesaing yang potensial untuk memasuki pasar yang sama sehingga merugikan pelaku usaha pesaing dan merusak iklim yang sehat. Posisi dominan yang dimiliki oleh PT ABC sebenarnya diperbolehkan selama tidak ada unsur pelanggaran terhadap UU Antimonopoli. Dalam hal ini ternyata PT ABC menyalahgunakan posisi dominannya untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan toko pengecer yang merugikan bagi PT PGI. Bagi PT ABC, KPPU memberikan sanksi yang tergolong ringan, yaitu pembatalan perjanjian dan perintah untuk menghentikan dan tidak mengulang kembali kegiatan promosi berupa Perjanjian Program Geser Kompetitor (PGK) atau dalam bentuk lain, padahal masih ada alternatif sanksi yang lebih berat, yaitu sanksi denda dan ganti rugi.

Actions (login required)

View Item