Perdagangan secara elektronik (E-commerce): suatu analisis hukum pajak Indonesia

Rodja, Siti Maryam (2006) Perdagangan secara elektronik (E-commerce): suatu analisis hukum pajak Indonesia. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Dalam dunia perdagangan, keberadaan internet telah menciptakan pola atau mode perdagangan baru yang mampu mengeliminasi jarak dan waktu antar wilayah dengan wilayah lain. Adanya e-commerce dapat mempermudah para pihak dalam bertransaksi. Seperti halnya transaksi secara konvensional, e-commerce pun memberlakukan ketentuan pajak. Namun pemberlakukan pajak dalam kegiatan e-commerce masih belum memiliki keseragaman hukum di tingkat internasional, mengingat kegiatan e-commerce dilakukan dalam jaringan global dan tanpa batas wilayah negara. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memaparkan teknis kegiatan e-commerce serta memaparkan aspek perpajakan berdasarkan hukum positif, 2) menjelaskan penerapan e-commerce di Indonesia serta penerapan pajak e-commerce di Indonesia dan permasalahannya, 3) menganalisa aturan pajak yang berlaku di Indonesia dalam rangka menjawab permasalahan pengenaan pajak terhadap kegiatan e-commerce. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan terhadap hukum perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Pengenaan pajak dalam e-commerce merupakan hal yang dilematis, baik di negara maju maupun negara berkembang. Jika e-commerce dikenakan pajak, maka pertumbuhan e-coomerce akan terhambat. Jika e-commerce dibebaskan dari pajak, pertumbuhan e-commerce akan baik, namun pendapatan negara di sektor pajak akan mengalami penurunan disebabkan karena pelaku usaha akan mengalihkan bisnisnya ke dunia maya. 2) teknologi yang digunakan dalam e-commerce di Indonesia masih bersifat semi konvensional. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang memadai 3) Pengaturan pajak di Indonesia yang mengatur pengenaan pajak dalam e-commerce hanya disebutkan dalam penjelasan pasal 11 UU NO. 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Oleh sebab itu dalam menentukan subek maupun objek e-commerce masih dilakukan dengan pendekatan hukum positif.

Actions (login required)

View Item